Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

No	Judul	Sinopsis	Dokumen
1	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lihat
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik	Lihat
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009	Kearsipan	Lihat
4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi	Lihat
5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010	Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik	Lihat
6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Lihat
7	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Lihat
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Lihat
9	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244 Tahun 2015	Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Lihat
10	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020	Tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Lihat
11	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011	Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan	Lihat
12	Keputusan Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2011	Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri	Lihat
13	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Lihat
14	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013	Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Lihat
15	Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016	Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Lihat
16	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017	Pengklasifikasian Informasi Publik	Lihat
17	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Lihat

Dasar Hukum Layanan Informasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang

No	Judul	Sinopsis	Dokumen
1	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lihat
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik	Lihat
3	Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor:P/40/2024	Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi Pelaksana Di Lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang	Lihat

Standard Operating Procedure (SOP) PPID Politeknik Negeri Ujung Pandang

No	Judul	Sinopsis	Dokumen
1	SOP Layanan Permohonan Informasi Publik	Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lihat
2	SOP Layanan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik	Pelayanan Publik	Lihat
3	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi Pelaksana Di Lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang	Lihat
4	SOP Penanganan Sengketa Informasi	Prosedur Operasional Standar Penanganan Sengketa Informasi	Lihat
5	SOP Pengujian tentang Konsekuensi	Prosedur Operasional Standar Pengujian Konsekuensi	Lihat
6	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Prosedur Operasional Standar Pendokumentasian Informasi Publik	Lihat
7	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	Prosedur Operasional Standar Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	Lihat
8	SOP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik	Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik	Lihat